Jakarta - Kepada Tim
9 yang diketuai Syafi'i Ma'arif, Presiden Jokowi mengaku ada tekanan dari
parpol. Tekanan itu nyata-nyata ada dan terus diucapkan oleh para elite PDIP.
PDIP sampai hari ini masih terus mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Padahal saat ini masyarakat malah mendorong Jokowi membatalkan pelantikan karena tidak etis seorang tersangka memimpin lembaga penegakan hukum.
Suara santer didengungkan oleh FPDIP DPR. FPDIP mendorong Jokowi lekas melantik Komjen Budi dan tutup telinga dari suara banyak orang yang berbeda pandangan dengan KIH.
"Kalau terlalu banyak mendengarkan orang, bisa pusing sendiri. Jokowi harus firm. Kalau Pak BG sudah memenuhi konstitusi, maka lantik!" kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto, Jumat (30/1/2015).
Tekanan tersebut bahkan ditambah bumbu berbau tekanan tentang kemungkinan partai banteng moncong putih itu menarik dukungan dari pemerintahan Jokowi. Tekanan itu disampaikan dengan memberi pesan seolah sikap mendukung PDIP kepada pemerintah bisa diubah di kongres bulan April mendatang.
"PDIP mendukung pemerintahan sampai ada perubahan lewat rakernas lagi atau forum yang lebih tinggi, yakni kongres," katanya.
Tentu saja pernyataan keras elite PDIP tersebut tentunya cukup mengganggu pikiran Jokowi. Namun di sisi lain pernyataan itu justru bisa jadi bumerang apalagi saat ini Jokowi mulai mendapatkan dukungan dari KMP.
Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor pada Kamis (29/1) kemarin membuka lebar peluang itu. Setelah Prabowo menyatakan dukungan penuh ke pemerintah, sejumlah kalangan menilai bisa jadi Jokowi menyeberang ke KMP yang saat ini lebih menghormatinya untuk mengambil keputusan sesuai kehendak rakyat.
Lalu di bawah tekanan kuat dari PDIP dan KIH akankah Jokowi berani mengambil sikap pro rakyat, menyelamatkan KPK? Dan pertanyaan paling ekstrem adalah, apakah Jokowi akan menyeberang ke KMP?
PDIP sampai hari ini masih terus mendorong Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Padahal saat ini masyarakat malah mendorong Jokowi membatalkan pelantikan karena tidak etis seorang tersangka memimpin lembaga penegakan hukum.
Suara santer didengungkan oleh FPDIP DPR. FPDIP mendorong Jokowi lekas melantik Komjen Budi dan tutup telinga dari suara banyak orang yang berbeda pandangan dengan KIH.
"Kalau terlalu banyak mendengarkan orang, bisa pusing sendiri. Jokowi harus firm. Kalau Pak BG sudah memenuhi konstitusi, maka lantik!" kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto, Jumat (30/1/2015).
Tekanan tersebut bahkan ditambah bumbu berbau tekanan tentang kemungkinan partai banteng moncong putih itu menarik dukungan dari pemerintahan Jokowi. Tekanan itu disampaikan dengan memberi pesan seolah sikap mendukung PDIP kepada pemerintah bisa diubah di kongres bulan April mendatang.
"PDIP mendukung pemerintahan sampai ada perubahan lewat rakernas lagi atau forum yang lebih tinggi, yakni kongres," katanya.
Tentu saja pernyataan keras elite PDIP tersebut tentunya cukup mengganggu pikiran Jokowi. Namun di sisi lain pernyataan itu justru bisa jadi bumerang apalagi saat ini Jokowi mulai mendapatkan dukungan dari KMP.
Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor pada Kamis (29/1) kemarin membuka lebar peluang itu. Setelah Prabowo menyatakan dukungan penuh ke pemerintah, sejumlah kalangan menilai bisa jadi Jokowi menyeberang ke KMP yang saat ini lebih menghormatinya untuk mengambil keputusan sesuai kehendak rakyat.
Lalu di bawah tekanan kuat dari PDIP dan KIH akankah Jokowi berani mengambil sikap pro rakyat, menyelamatkan KPK? Dan pertanyaan paling ekstrem adalah, apakah Jokowi akan menyeberang ke KMP?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar